Pengurangan Ancaman Pidana Minimum dalam Pengadilan Anak sebagai Yurisprudensi?

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa ancaman hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak adalah ½ dari ancaman maksimum dari ketentuan pidana yang akan dikenakan (Pasal 26 ayat (1), 27, dan 28 ayat (1)). Undang-undang yang hingga kini masih berlaku tersebut belum mengatur bagaimana dengan ancaman minimum yang saat ini banyak diatur dalam undang-undang yang memuat ketentuan pidana. Belum diaturnya ketentuantuan mengenai bagaimana penerapan ketentuan pidana minimum dalam UU ini dapat dipahami, mengingat pada saat itu memang belum ada ketentuan pidana yang memuat ancaman pidana minimum. UU yang memuat ancaman pidana minimum sendiri baru lahir pada tahun yang sama dengan lahirnya UU Pengadilan Anak itu sendiri, yaitu tahun 1997, tepatnya UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU yang lahir 2 bulan setelah UU Pengadilan Anak. [1]

Kini lebih dari 15 tahun sejak UU Pengadilan Anak tersebut disahkan telah banyak undang-undang yang memuat ketentuan ancaman pidana minimum yang harus dijatuhkan pengadilan apabila dinyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan penuntut umum. Setidaknya terdapat 52 UU sejak tahun 1997 (daftar UU lihat lampiran). Dari 52 UU tersebut memang tidak seluruhnya merupakan delik-delik yang mungkin dilakukan oleh anak. Tindak pidana yang diatur di UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat misalnya, tentu hampir tidak mungkin dilakukan oleh Anak dibawah umur. Delik-delik yang memuat ancaman pidana minimum yang mungkin dilakukan oleh anak misalnya narkotika, pornografi, tindak pidana yang diatur dalam UU ITE, kejahatan dalam UU Perlindungan Anak dan beberapa tindak pidana lainnya. Akan tetapi terlepas dari jenis delik apa yang mungkin dilakukan oleh anak dibawah umur pertanyaan mengenai bagaimana pemberlakuan ancaman pidana minimum bagi anak tetaplah penting untuk dijawab. 

Atas kekosongan hukum ini Mahkamah Agung telah beberapa kali memutus bahwa ancaman pidana minimum bagi terdakwa anak dikurangi ½ dari ancaman minimum yang ada dalam ketentuan terkait. Putusan Mahkamah Agung yang sejauh ini ditemukan penulis yang menafsirkan bahwa ancaman pidana minimum bagi anak diturunkan menjadi ½ dari ancaman yang tertera dalam pasal terkait adalah putusan MA No. No. 695 K/Pid/2006 dengan terdakwa berinisial ‘M’ yang diputus pada tanggal 12 April 2006. Dalam perkara ini Terdakwa didakwa yang pada saat itu berusia 16 tahun melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dibawah umur melakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut diancam dengan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling tinggi 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

Dalam perkara tersebut Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti melanggar pasal 82 UU No. 23 Tahun 2003 tersebut dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 60.000.000,00. Atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya No. 157/Pid.B/2005/PN.Pra menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 82 UU Perlindungan Anak dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 60.000.000,00. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Mataram No. 04/Pid/2006/PT.MTR tanggal 25 Januari 2006. 

Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Praya tersebut khususnya pidana penjara, berada di bawah ancaman hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Atas dasar tersebut Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi. Penuntut Umum mendalilkan bahwa putusan judex facti salah karena tidak menerapkan ketentuan pidana minimum tersebut. 

Permohonan Kasasi Penuntut Umum dikabulkan oleh MA dengan majelis hakim yang terdiri dari Hakim Agung Iskandar Kamil, SH., sebagai Ketua Majelis, dan M. Bahaudin Qaudry, SH., serta Prof. Dr. Kamiuddin Salle, SH., MH., sebagai anggota majelisnya. Namun pertimbangan MA dalam perkara ini justru bertolak belakang dari dalil Penuntut Umum. Dalam putusannya MA justru menurunkan hukuman khususnya hukuman denda dari Rp 60.000.000,00 menjadi Rp. 30.000.000,00 dengan pertimbangan bahwa ancaman pidana minimum adalah ½ dari ancaman pidana minimum bagi orang dewasa, dengan menganalogikan ketentuan pengurangan ancaman hukuman maksimum bagi terdakwa anak yang diatur dalam pasal 26 (1) UU 3 Tahun 1997 seperti tertuang dibawah ini:

Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan peraturan hukum/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena berdasarkan pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 jo. Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, terhadap Terdakwa yang berumur 16 tahun tersebut pidana penjara yang dapat dijaturhkan adalah ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ;

Karena ketentuan pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ditentukan ancaman pidana penjara kumulatif dengan pidana denda yaitu paling singkat 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,- maka secara analogis dengan Pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tersebut, maka ancaman pidana minimum bagi anak adalah ½ nya dari orang dewasa yaitu penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 30.000.000,-

Putusan MA tersebut bukan satu-satunya putusan yang menerapkan atau menyatakan bahwa ancaman pidana minimum bagi terdakwa anak dikurangi ½ dari ancaman yang tertera dalam pasal pidananya. Setahun berikutnya MA kembali memberikan pertimbangan yang serupa, yaitu dalam putusan Nomor 2824 K/Pid/2006 yang diputus pada tanggal 31 Januari 2007 dengan terdakwa ‘SS’ yang berusia 14 tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini serupa dengan dalam putusan No. 695 K/Pid/2006 di atas, yaitu pelanggaran atas pasal 82 UU No. 23 Tahun 2003. Dalam perkara ini Pengadilan Negeri menjatuhi hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan pidana minimum yang diatur pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut, yaitu penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00. Putusan judex facti tersebut dibatalkan oleh MA dengan komposisi majelis hakim yang hampir sama dengan komposisi dalam perkara sebelumnya, kecuali satu orang anggota yang berbeda yaitu Djoko Sarwoko yang ‘menggantikan’ posisi Prof. Dr. Kaimuddin Salle, SH., MH, sebagai anggota majelis. 

Yang menarik, dalam perkara ini walaupun majelis kasasi mempertegas bahwa ancaman pidana minimum untuk terdakwa anak dikurangi menjadi ½ namun dalam putusannya majelis kasasi bahkan tidak menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, namun tindakan, yaitu mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya, mengingat usia terdakwa yang masih terlalu muda yaitu 14 tahun. Pertimbangan mengenai berlakunya pengurangan ½ ancaman pidana minimum dalam putusan ini seakan hanya ingin mempertegas putusan sebelumnya. Berikut pertimbangan MA dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terlepas dari alasan-alasan tersebut, ternyata judex factie telah salah menerapkan peraturan hukum/tidak menerapkan sebagaimana mestinya, karena judex factie telah menerapkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang masih berumur 14 tahun ini sama dengan terhadap orang dewasa, sedangkan berdasarkan Pasal 26 (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 penjatuhan pidana terhadap anak nakal paling lama ½ dari maximum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, serta secara acontrario dapat ditafsir pula paling lama ½ dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ;

Oleh karena Terdakwa masih begitu muda belum mengetahui baik buruknya perbuatan yang dilakukannya tersebut dan supaya pemidanaan tidak mempengaruhi pendidikannya masa mendatang, maka perlu hanya dilakukan tindakan terhadap Terdakwa tersebut berupa pengembalian pada orang tua untuk dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih terarah (Pasal 24 (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 ;

Dua bulan setelah putusan tersebut, tepatnya pada tanggal 15 Maret 2007 MA kembali memberikan pertimbangan yang serupa, yaitu dalam perkara No. 277 K/Pid.Sus/2007 dengan terdakwa ‘H’ yang diputus dengan majelis yang sama dengan perkara No. 2824 K/Pid/2006 sebelumnya. Serupa dengan perkara sebelumnya, perkara ini juga mengenai kekerasan seksual oleh anak-anak terhadap anak-anak. Dalam perkara ini MA membatalkan putusan judex facti yang menghukum terdakwa (17 tahun) dengan hukuman selama 4 tahun dan denda Rp 30.000.000,00 menjadi 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 30.000.000,00. [2] 

Dalam putusan yang lainnya MA kembali memperkuat ketiga pertimbangan putusan-putusan di atas yang menafsirkan bahwa ancaman pidana minimum bagi terdakwa anak dikurangi setengahnya. Kali ini dalam perkara nomor 1185 K/Pid.Sus/2010 dengan terdakwa ‘NSAJ’ yang diputus pada tanggal 29 Nopember 2010. Dalam perkara ini terdakwa yang saat melakukan tindak pidana masih berusia 17 tahun juga didakwa dengan Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Di tingkat pertama terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 81 UU Perlindungan Anak dan dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ancaman minimum yaitu penjara 3 tahun dan denda Rp 60.000.000,00 oleh PN Slawi. Putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dimana PT menurunkan hukumannya menjadi 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 30.000.000,00. Atas putusan PT tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan putusan PT menyalahi ketentuan pidana minimum yang ditetapkan UU Perlindungan Anak. Namun atas alasan tersebut majelis kasasi yang dipimpin oleh Ketua MA saat itu yaitu Dr. Harifin A Tumpa, SH., MH., sebagai ketua Majelis dan Prof. Rehngena Pubrba, SH, MS dan H. Djafni Djamal, SH., MH sebagai anggota majelis menyatakan bahwa putusan PT Semarang tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum. 

Sebagai catatan tambahan, sebenarnya penerapan pengurangan ancaman pidana minimum bagi anak menjadi ½ sudah pernah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama jauh sebelumnya, yaitu pada tahun 2000. Pada saat itu PN Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara nomor 183/Pid.B/2000/PN.Dps dalam perkara Psikotropika (Pasal 59 ayat 1 sub e UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) yang diancam dengan ancaman pidana penjara minimum 4 tahun menjatuhi hukuman penjara terhadap terdakwa ‘DY’ yang masih berusia 17 tahun dengan pidana penjara selama 2 tahun, atau ½ dari ancaman penjara minimum. Namun putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar. PT Denpasar kemudian mengkoreksi putusan PN tersebut menjadi sesuai dengan pidana minimum yang diatur dalam pasal 59 ayat 1 sub e UU tersebut. Putusan PT ini kemudian dikuatkan MA dalam putusannya nomor 2110 K/Pid/2001 yang diputus pada tanggal 19 Nopember 2003. Saat itu majelis hakim agung yang menangani perkara tersebut adalah Abdul Kadir Mappong, SH sebagai ketua majelis, IB Ngurah Adnyana, SH dan Usman Karim, SH sebagai anggota-anggota majelis. Di luar putusan ini belum ditemukan lagi putusan lainnya yang serupa. 

Yurisprudensi?

Dengan melihat beberapa putusan Mahkamah Agung yang menafsirkan atau memperluas pengertian pasal 26 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menurunkan ancaman minimum menjadi ½ dari ancaman pidana minimum bagi orang dewasa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penafsiran maupun perluasan penafsiran tersebut telah dapat dikatakan sebagai Yurisprudensi? 

Menurut saya sudah, dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, adanya kekosongan pengaturan mengenai pengaturan pidana minimum bagi terdakwa anak dalam UU No. 3 Tahun 1997. Kedua, perluasan penafsiran oleh MA tersebut logis dan sejalan dengan tujuan dari UU Pengadilan Anak itu sendiri. Ketiga, penafsiran tersebut telah berulang kali diterapkan dan diperkuat oleh baik MA maupun pengadilan-pengadilan di tingkat pertama maupun banding, dimana di tingkat MA majelis Hakim Agungnya pun berbeda-beda. 

Pertanyaann selanjutnya adalah, mengingat perkara-perkara di atas semuanya merupakan perkara dengan dakwaan pelanggaran atas UU Perlindungan Anak, apakah yurisprudensi ini berarti hanya berlaku dalam perkara tindak pidana Perlindungan Anak atau berlaku juga untuk semua tindak pidana dimana terdapat ancaman pidana minimum? Menurut saya berlaku juga. Dalam putusan-putusan di atas Mahkamah Agung tidak secara spesifik membahas mengenai tindak pidana Perlindungan Anak, namun pasal 26 ayat (1) UU Pengadilan Anak (3 Tahun 1997). Dengan demikian penafsiran ini bersifat umum dan dapat diterapkan untuk tindak pidana-tindak pidana lainnya. 

Sekian. 

Footnotes:

(1) UU 3 Tahun 1997 disahkan pada tanggal 3 Januari 1997 sedangkan UU 5 Tahun 1997 disahkan pada tanggal 11 Maret 1997.
(2) Jika melihat besarnya pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sebesar Rp 30.000.000,00 dari ancaman denda minimum pasal yang didakwakan, yaitu pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 terlihat sebenarnya Pengadilan Negeri juga telah menerapkan pengurangan ½ ancaman pidana bagi terdakwa anak.

Lampiran

Daftar UU yang Memuat Ketentuan Pidana Minimum

No UU Title

1. 5 Tahun 1997 Psikotropika

2. 22 Tahun 1997 Narkotika

3. 10 Tahun 1998 Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

4. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

5. 17 Tahun 1999 Penyelenggaraan Ibadah Haji 

6. 23 Tahun 1999 Bank Indonesia 

7. 24 Tahun 1999 Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar

8. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme 

9. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

10. 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia

11. 21 Tahun 2000 Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

12. 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia 

13. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

14. 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang 

15. 19 Tahun 2002 Hak Cipta 

16. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak 

17. 24 Tahun 2002 Surat Utang Negara 

18. 12 Tahun 2003 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

19. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan 

20. 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 

21. 25 Tahun 2003 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

22. 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

23. 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

24. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

25. 24 Tahun 2004 Lembaga Penjamin Simpanan 

26. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah

27. 39 Tahun 2004 Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

28. 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi Dan Korban 

29. 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan 

30. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan 

31. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

32. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana 

33. 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 

34. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 

35. 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai 

36. 9 TAHUN 2008 Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia 

37. 10 TAHUN 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

38. 11 TAHUN 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik 

39. 19 TAHUN 2008 Surat Berharga Syariah Negara 

40. 21 TAHUN 2008 Perbankan Syariah 

41. 42 TAHUN 2008 Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 

42. 43 TAHUN 2008 Wilayah Negara 

43. 44 TAHUN 2008 Pornografi 

44. 2 TAHUN 2009 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 

45. 10 TAHUN 2009 Kepariwisataan 

46. 32 TAHUN 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

47. 35 TAHUN 2009 Narkotika 

48. 41 TAHUN 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

49. 11 TAHUN 2010 Cagar Budaya 

50. 5 Tahun 2011 Akuntan Publik

51. 6 Tahun 2011 Keimigrasian

52. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi